Implikasi Program Pengambangan Kompetensi Dalam Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam mengoptimalkan program pengembangan kompetensi agar mampu meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan. Alasan penelitian ini dilakukan karena meskipun berbagai program pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Makassar, kenyataannya tingkat partisipasi Aparatur Sipil Negara masih rendah, motivasi pegawai belum maksimal, serta penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari belum sepenuhnya berjalan efektif. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realitas pelaksanaannya, sehingga pengembangan kompetensi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, serta penelusuran literatur yang relevan. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu Aparatur Sipil Negara pada Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dinilai memahami dan terlibat dalam program pengembangan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan kompetensi telah memberikan kontribusi positif berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, serta pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap tugas dan fungsi jabatan. Namun, hambatan tetap ditemukan, seperti keterbatasan anggaran, materi pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan kerja, serta kurangnya tindak lanjut pascapelatihan. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi berupa perencanaan pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, peningkatan kualitas materi, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi sistematis agar pengembangan kompetensi benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dan efektivitas pelayanan publik.